Kunci Jawaban 'Administrasi Pajak' Soal Pilihan Ganda Bab 5 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah Kelas 12 SMK AKL

1. Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebelum Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000, yaitu ....

1. UU Nomor 8 Tahun 1983
2. UU Nomor 9 Tahun 1983
3. UU Nomor 3 Tahun 1988
4. UU Nomor 3 Tahun 1983
5. UU Nomor 8 Tahun 1988

Jawaban:
a. UU Nomor 8 Tahun 1983

Penjelasan:

UU No. 8/1983 merupakan dasar hukum utama PPN & PPnBM yang awalnya direncanakan berlaku tahun 1984, namun disesuaikan menjadi 1 April 1985. Undang-undang ini kemudian mengalami beberapa kali amandemen, di mana UU No. 18/2000 merupakan perubahan kedua atas UU No. 8/1983 tersebut.

2. Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah terhadap penyerahan/impor BKP-nya, dikenakan ....

1. PPh
2. PPN
3. PPnBM
4. PBB
5. Bea meterai

Jawaban:
c. PPnBM

Penjelasan:

PPnBM dikenakan hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan pertama oleh produsen atau pada saat impor BKP yang tergolong mewah. Penyerahan pada tingkat berikutnya (distributor → konsumen akhir) tidak dikenakan PPnBM lagi. PPN dikenakan atas semua BKP/JKP pada umumnya, termasuk barang mewah (tapi PPnBM adalah pajak tambahan khusus).

3. Perhatikan macam-macam pajak berikut!

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Pajak Deposito dan Tabungan

Berikut yang merupakan contoh pajak pusat ditunjukkan nomor ....

1. (1), (2), dan (3)
2. (2), (4), dan (5)
3. (3), (4), dan (5)
4. (1), (4), dan (5)
5. (1),(2), (3), (4), dan (5)

Jawaban:
a. (1), (2), dan (3)

Penjelasan:

Yang bukan pajak pusat murni dari daftar di atas:

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Sebagian besar (PBB Perdesaan & Perkotaan/PBB-P2) sudah menjadi pajak daerah sejak 2014. Hanya sektor tertentu (perkebunan, perhutanan, pertambangan/P5L) yang masih pajak pusat.
• Pajak Deposito dan Tabungan: Ini bukan pajak tersendiri, melainkan PPh Final atas bunga deposito/tabungan (biasanya dipotong 20% oleh bank). Termasuk dalam PPh (pajak pusat), tetapi bukan jenis pajak terpisah.

4. Berikut merupakan pihak-pihak pemungut PPN atau PPnBM, kecuali ....

1. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah
2. Presiden
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4. Bank pemerintah
5. Sekretaris presiden

Jawaban:
e. Sekretaris presiden

Penjelasan:

Pihak-pihak yang ditunjuk atau berwenang sebagai pemungut PPN atau PPnBM antara lain:

• Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah: Secara rutin ditunjuk sebagai pemungut (WAPU) atas pembayaran kepada rekanan pemerintah.
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Memungut PPN dan PPnBM pada saat impor barang.
• Bank pemerintah: Dalam beberapa ketentuan lama dan konteks tertentu (misalnya bank persepsi atau penunjukan khusus) berperan sebagai pemungut/penyetor.
• Presiden: Dalam konteks historis, ada Keputusan Presiden yang menjadi dasar penunjukan pemungut pajak tertentu (contoh: Keppres No. 56 Tahun 1988).

5. Tarif PPnBM pada kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semidiesel), dengan semua kapasitas isi silinder adalah ....

1. 5%
2. 10%
3. 15%
4. 20%
5. 25%

Jawaban:
Mulai dari 15% sampai 30%

Penjelasan:

Berdasarkan PMK No. 141/PMK.010/2021 (Pasal 3 & Lampiran I), tarif PPnBM kendaraan angkutan 10–15 orang (termasuk pengemudi):

• Sampai dengan 3.000 cc: Dikenakan tarif PPnBM sebesar 15% atau 20% (tergantung tingkat konsumsi bahan bakar dan emisi CO2).
• Di atas 3.000 cc s.d. 4.000 cc: Dikenakan tarif PPnBM sebesar 25% atau 30% (tergantung tingkat konsumsi bahan bakar dan emisi CO2).

6. PPN atau PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan pemerintah harus disetor selambat-lambatnya pada tanggal ... bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

1. 1
2. 5
3. 7
4. 9
5. 11

Jawaban:
c. 7

Penjelasan:

Ringkasan batas waktu penyetoran PPN/PPnBM:

Pemungut	Batas Penyetoran
Bendaharawan Pemerintah	Tanggal 7 bulan berikutnya
Pemungut selain bendaharawan	Tanggal 15 bulan berikutnya
PKP biasa (setor sendiri)	Akhir bulan berikutnya

7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!

1. Adanya proses penyerahan barang.
2. Barang yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP).
3. Orang yang menyerahkan barang adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP).
4. Penyerahan likuidasi atas aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, sepanjang PPN sewaktu memperoleh aktiva dapat dikreditkan menurut perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.
5. Penyerahannya di daerah pabean, yaitu daerah Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang bukan syarat barang yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditunjukkan nomor ....

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

Jawaban:
d. (4)

Penjelasan:

Pernyataan (4) bukan syarat umum pengenaan PPN. Justru merupakan penjelasan khusus mengenai penyerahan BKP berupa aktiva (Pasal 16D UU PPN) yang dikenakan PPN pada saat likuidasi/pembubaran perusahaan, dengan syarat tambahan bahwa PPN masukan waktu perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan. Ini adalah kasus khusus, bukan syarat utama pengenaan PPN.

8. Penghasilan neto adalah ....

1. Penghasilan bersih yang diperoleh dari usaha
2. Penghasilan kotor yang diperoleh dari usaha
3. Penghasilan bruto yang diperoleh dari usaha
4. Penghasilan yang dikenakan pajak
5. Penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya

Jawaban:
e. Penghasilan setelah dikurangi biaya-biaya

Penjelasan:

Penghasilan Neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut (sesuai Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh). Disebut juga sebagai penghasilan bersih atau laba bersih fiskal.

9. PPnBM adalah jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-Undang tentang ....

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak Penjualan
5. Bea Meterai

Jawaban:
b. Pajak Pertambahan Nilai

Penjelasan:

Undang-undang yang mengaturnya adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPnBM). Regulasi ini menjadi pilar utama dalam pemungutan pajak konsumsi di Indonesia sejak era reformasi perpajakan (Tax Reform) pertama kali digulirkan.

10. Wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan ....

1. Penghasilan yang diperolehnya
2. Penghasilan bruto
3. Penghasilan bersih
4. SPT
5. Faktur pajak

Jawaban:
b. Penghasilan bruto

Penjelasan:

Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.

(Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh)

Bacalah data berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 11 dan 14!
PT Waskita Karya pada bulan Januari 2018 melakukan transaksi sebagai berikut.

• Membeli BKP Rp800.000.000,00.
• Menjual BKP ke PKP Rp600.000.000,00.
• Menjual BKP ke bukan PKP Rp210.000.000,00.
• Menjual BKP ke luar negeri/ekspor Rp900.000.000,00.

Keterangan Lain:

• Persediaan barang dianggap tidak ada.
• Rata-rata penggunaan genset 60%.
• Masa manfaat genset ditetapkan 4 tahun.

11. Besarnya pajak masukan yang dikenakan kepada PT Waskita Karya adalah ....

1. Rp8.000.000,00
2. Rp9.000.000,00
3. Rp80.000.000,00
4. Rp89.000.000,00
5. Rp100.000.000,00

Jawaban:
c. Rp80.000.000,00

Penjelasan:

Pajak Masukan PT Waskita Karya berasal dari pembelian Barang Kena Pajak (BKP) sebesar Rp800.000.000.

Dengan tarif PPN standar 10% (tahun 2018):
= 10% × Rp800.000.000
= Rp80.000.000

12. Berikut nilai pajak keluaran yang dikenakan kepada PT Waskita Karya adalah ....

1. Rp6.000.000,00
2. Rp7.000.000,00
3. Rp60.000.000,00
4. Rp67.000.000,00
5. Rp70.000.000,00

Jawaban:
Tidak ada pilihan yang tepat. Jawaban yang benar adalah Rp81.000.000,00

Penjelasan:

Pajak Keluaran hanya dihitung dari penyerahan BKP di dalam negeri (tarif 10% tahun 2018):

• Penjualan ke PKP: Rp600.000.000 × 10% = Rp60.000.000
• Penjualan ke bukan PKP: Rp210.000.000 × 10% = Rp21.000.000
• Penjualan ekspor (Rp900 juta) → Tarif 0% = Rp0

Total Pajak Keluaran = Rp81.000.000

13. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah ....

1. Rp1.200.000,00
2. Rp8.175.000,00
3. Rp70.175.439,00
4. Rp78.175.439,00
5. Rp80.175.439,00

Jawaban:
Tidak ada pilihan yang tepat. Jawaban yang benar adalah Rp48.000.000,00

Penjelasan:

Pajak Masukan yang timbul dari pembelian BKP
= 10% × Rp800.000.000
= Rp80.000.000

Karena adanya keterangan "rata-rata penggunaan genset 60%", maka pajak masukan hanya dapat dikreditkan secara proporsional sesuai dengan penggunaan untuk kegiatan yang terutang PPN.

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
= 60% × Rp80.000.000
= Rp48.000.000

Genset merupakan barang modal dengan masa manfaat 4 tahun. Jika perhitungan tahunan (Rp80 juta ÷ 4 tahun × 60%) = Rp12 juta per tahun.

14. Besarnya PPN lebih bayar atau kurang bayar adalah ....

1. Rp1.175.000,00
2. Rp2.175.000,00
3. Rp10.175.438,00
4. Rp20.175.000,00
5. Rp22.175.000,00

Jawaban:
Tidak ada pilihan yang tepat. Jawaban yang benar adalah PT Waskita Karya mengalami PPN Kurang Bayar sebesar Rp33.000.000,00 pada Masa Pajak Januari 2018

Penjelasan:

PPN yang harus dibayar
= Rp81.000.000 (pajak keluaran) – Rp48.000.000 (pajak masukan yang dapat dikreditkan)
= Rp33.000.000

15. Faktur pajak sederhana tidak boleh ...

1. Disobek
2. Dipotong
3. Dikreditkan
4. Disimpan
5. Dibuang

Jawaban:
c. Dikreditkan

Penjelasan:

Jenis Faktur	Bisa Dikreditkan?	Penggunaan Umum
Faktur Pajak Standar	Ya	Transaksi biasa antar PKP
Faktur Pajak Sederhana	Tidak	Penjualan eceran/konsumen akhir

---