Kunci Jawaban 'Administrasi Pajak' Soal Pilihan Ganda Bab 2 Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Kelas 12 SMK AKL

1. Berikut yang merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia, kecuali ....

1. Pasal 16
2. Pasal 17
3. Pasal 21
4. Pasal 22
5. Pasal 25

Jawaban:
a. Pasal 16

Penjelasan:

Pasal 16 UU Pajak Penghasilan mengatur perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu cara mengurangkan penghasilan dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan norma penghitungan khusus.

2. Berikut yang dimaksud PPh per bulan adalah ....

1. PPh setelah dikurangi pendapatan selama satu bulan
2. Jumlah PPh selama setahun yang dibagi 12
3. Penghasilan bruto yang sudah dikurangi biaya selama satu bulan
4. Penghasilan neto yang sudah dikurangi selama satu bulan
5. Penghasilan neto yang ditambah dengan penghasilan bruto

Jawaban:
b. Jumlah PPh selama setahun yang dibagi 12

Penjelasan:

Pajak Penghasilan dihitung secara tahunan berdasarkan penghasilan setahun, dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif Pasal 17. PPh per bulan biasanya merupakan pembagian pajak tahunan tersebut menjadi 12 bulan (angsuran bulanan).

3. Setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri/BUMN atau BUMD disebut ....

1. Karyawan tetap
2. Pejabat negara
3. Karyawan
4. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri
5. Karyawan lepas

Jawaban:
c. Karyawan

Penjelasan:

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan di Instansi Pemerintah.

(Pasal 1 angka 9 PMK No. 168 Tahun 2023)

4. Objek penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah ....

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), dan lain-lain
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun
3. Pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden
4. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan
5. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis

Jawaban:
Tidak ada pilihan yang tepat

Penjelasan:

Yang benar-benar tidak dikenakan PPh Pasal 21:

• Santunan/klaim asuransi (kesehatan, jiwa, kecelakaan, dll)
• Iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja ke dana pensiun yang disahkan
• Zakat/sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja ke lembaga resmi
• Beasiswa tertentu
• Natura/kenikmatan yang dikecualikan
• Hibah/bantuan/sumbangan yang memenuhi syarat
• Beberapa jenis penghasilan yang pajaknya ditanggung pemerintah (DTP)

5. Berikut yang dimaksud penghasilan neto adalah ....

1. Penghasilan secara utuh
2. Penghasilan dari keseluruhan yang diperoleh
3. Penghasilan yang sudah dikurangi biaya-biaya
4. Penghasilan yang tidak dikenakan pajak
5. PTKP

Jawaban:
c. Penghasilan yang sudah dikurangi biaya-biaya

Penjelasan:

Penghasilan Neto adalah penghasilan bruto yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan sesuai ketentuan perpajakan.

6. Tata cara peraturan perpajakan diatur dalam ....

1. Perpres
2. Perda
3. Undang-Undang
4. UUD 45
5. Tap MPR

Jawaban:
c. Undang-Undang

Penjelasan:

Tata cara perpajakan diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan, yang meliputi UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan terakhir disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

UU KUP menjadi ketentuan umum bagi hampir semua peraturan perpajakan di Indonesia, mengatur hal-hal seperti:

• Hak dan kewajiban Wajib Pajak
• Tata cara pendaftaran, pelaporan (SPT), pembayaran, dan penagihan
• Pemeriksaan, keberatan, banding, dan penyelesaian sengketa
• Sanksi administrasi dan pidana pajak

7. Jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak disebut ....

1. PJKP
2. PTKP
3. PKP
4. PPKP
5. PKKP

Jawaban:
b. PTKP

Penjelasan:

PTKP adalah singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Setiap wajib pajak orang pribadi mendapat PTKP sesuai dengan statusnya (diri sendiri, kawin, tanggungan anak, dll).

8. Berikut sumber pajak dari pendapatan lain di luar sumber daya alam.

1. Perdagangan dan industri
2. Denda pidana
3. Saham
4. Hasil pertanian
5. Industri

Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sumber pajak dari pendapatan lain di luar sumber daya alam, kecuali ....

1. (1), (2), dan (3)
2. (3), (4), dan (5)
3. (1), (3), dan (5)
4. (2) dan (3)
5. (4)

Jawaban:
e. (4)

Penjelasan:

Hasil pertanian biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) seperti tanah, tanaman, dan hasil bumi, sehingga sering masuk kategori pendapatan yang terkait SDA. Sedangkan sumber pajak dari pendapatan lain di luar SDA biasanya mencakup kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, keuntungan saham/modal, denda pidana, dll.

9. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak paling kecil adalah ....

1. 0,5%
2. 1%
3. 1,5%
4. 2,5%
5. 5%

Jawaban:
a. 0,5%

Penjelasan:

Tarif 0,5% ini dikenakan langsung dari peredaran bruto (omzet) setiap bulan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tertentu yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tarif ini dikenal sebagai PPh Final UMKM yang ketentuannya saat ini diatur dan diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026.

10. Tindak pidana dikenakan di mana otoritas perpajakan Indonesia mengetahui adanya ....

1. Penerimaan
2. Pengeluaran
3. Pendapatan
4. Penggelapan
5. Pemborosan

Jawaban:
d. Penggelapan

Penjelasan:

Penggelapan pajak mencakup perbuatan sengaja yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, seperti:

• Tidak melaporkan penghasilan atau menyampaikan SPT yang tidak benar
• Tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong/dipungut
• Pemalsuan bukti/faktur pajak
• Perbuatan lain yang mengakibatkan pajak kurang dibayar (Pasal 39 dan 39A UU KUP)

11. Perhatikan pernyataan berikut!

1. Besarnya tarif retribusi dan pajak sama
2. Lembaga pengelolanya adalah pemerintah
3. Sistem penarikan kepada wajib pajak
4. Retribusi mendapat balas jasa secara langsung
5. Pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung

Berikut pernyataan yang benar mengenai pajak ditunjukkan pada nomor ....

1. A. (1), (2), dan (3)
2. (2), (4), dan (5)
3. (3), (4), dan (5)
4. (1), (3), dan (4)
5. (2), (3), dan (4)

Jawaban:
b. (2), (4), dan (5)

Penjelasan:

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut pemerintah dari wajib pajak tanpa balas jasa secara langsung. Uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kepentingan umum (seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dll). Retribusi adalah pungutan pemerintah daerah yang dipungut karena memberikan balas jasa atau izin secara langsung kepada orang yang membayarnya (contoh: retribusi parkir, pasar, sampah, dll).

12. Ketentuan mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak disebut ... pajak.

1. Subjek
2. Objek
3. Tarif
4. Landasan hukum
5. Unsur-unsur

Jawaban:
c. Tarif

Penjelasan:

Tarif pajak adalah ketentuan yang mengatur besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Contoh Tarif Pajak:

• Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 17: Tarif progresif 5% sampai 35%
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Tarif umum 11%
• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tarif bervariasi tergantung jenis dan usia kendaraan

Perhatikan ilustrasi berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14!
Janu bekerja pada sebuah perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Janu sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Pada bulan Januari 2018, Janu hanya bekerja 20 hari dengan upah Rp150.000,00 per hari.

13. Dari data tersebut, besarnya gaji yang diterima oleh Janu pada bulan Januari 2018 adalah ....

1. Rp1.000.000,00
2. Rp1.750.000,00
3. Rp2.750.000,00
4. Rp2.000.000,00
5. Rp3.000.000,00

Jawaban:
e. Rp3.000.000,00

Penjelasan:

Pada bulan Januari 2018, Janu hanya bekerja 20 hari dengan upah Rp150.000 per hari, maka penghasilan bruto bulan Januari:
= 20 hari × Rp150.000/hari
= Rp3.000.000

14. Jumlah penghasilan neto selama satu tahun adalah ....

1. Rp20.000.000,00
2. Rp25.000.000,00
3. Rp35.000.000,00
4. Rp30.000.000,00
5. Rp36.000.000,00

Jawaban:
e. Rp36.000.000,00

Penjelasan:

Karena Janu adalah pegawai dengan dasar upah harian tapi dibayarkan bulanan (pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas), maka dalam perhitungan PPh Pasal 21, penghasilannya disetahunkan/di-annualisasi.

Penghasilan Januari × 12 bulan:
= Rp3.000.000 × 12
= Rp36.000.000

Nilai Rp36.000.000 inilah yang digunakan sebagai dasar penghasilan neto bulanan yang dianggap tetap sepanjang tahun untuk menghitung:

• PTKP sesuai status Janu (sudah menikah, belum punya anak → K/0 = Rp58.500.000)
• PKP (Rp36.000.000 – Rp58.500.000 = Rp0)
• PPh Pasal 21 terutang setahun (karena PKP = Rp0 → PPh 21 terutang = Rp0)
• PPh 21 yang dipotong bulan Januari (Rp0 ÷ 12 = Rp0)

Kesimpulan:

• Penghasilan neto selama satu tahun = Rp36.000.000 (e)
• Potongan PPh 21 bulan Januari = Rp0

Karena penghasilan tahunan yang dianggap (Rp36 juta) masih di bawah PTKP K/0 (Rp58,5 juta), Janu tidak dikenakan pajak sama sekali di bulan tersebut.

15. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran pajak atau setoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dengan cara lainnya ke kas negara, melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh ....

1. Direktorat Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan

Jawaban:
d. Menteri Keuangan

Penjelasan:

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

(Pasal 1 angka 1 PER - 38/PJ/2009)

---